Sabtu, 19 Februari 2011

PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA



Latar Belakang
•         Sejak pelaksanaan desentralisasi sektor kesehatan tahun 2001, SIK di berbagai tingkat pemerintahan kurang berjalan lancar
•         Arus informasi dari Puskesmas (SP2TP) & RS (SP2RS) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ke Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari propinsi ke pusat kurang lancar
•         Data dan Informasi diperlukan untuk masukan dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan manajemen program kesehatan
•         Desentralisasi sektor kesehatan sesuai UU  No. 22/1999 yang diperbaharui dengan UU  No. 32/2004 menuntut pembaharuan sistim informasi kesehatan kabupaten & propinsi
•         Pembaharuan SIK kab/kota harus mencakup informasi rutin dari Puskesmas dan rumah sakit, unit pelayanan kesehatan swasta,dan UPT Dinas Kesehatan Propinsi

Analisis Situasi
KEKUATAN
•         SIK Nas dikembangkan dengan memadukan SIK daerah dan Sistem Informasi lain yang terkait, seperti:
–        Data fasilitas kesehatan
–        Data berdasarkan masyarakat
–        Data upaya kesehatan
–        Data pembiayaan kesehatan
–        Data SDM kesehatan
–        Data obat dan perbekalan kesehatan
–        Data pemberdayaan masyarakat di bidang kes
–        Data manajemen kesehatan
KELEMAHAN
•         Data kurang akurat
•         Pengiriman dari puskesmas/RS tidak tepat waktu
•         Data yang dikumpulkan terlalu banyak
•         Memberi beban kepada petugas
•         Kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana SIK kurang
•         Pengolahan dan pemanfaatan data di berbagai tingkat administrasi masih belum optimal
•         Umpan balik jarang dilakukan
•         Perlengkapan komputer kurang memadai
•         Dana terbatas
•         Belum mengakomodasi data dari sektor lain
PELUANG
•         Pemerintah daerah mempunyai peluang untuk mengembangkan SIK DA, sesuai dengan kebutuhan terutama dalam kaitan penyelenggaraan UW – SPM

Tantangan SIK
•         Kebutuhan informasi untuk manajemen otonomi sektor kesehatan
•         Penyederhanaan dan integrasi pencatatan & pelaporan data
•         Perngembangan sumber daya manajemen SIK
•         Optimalisasi penggunaan data untuk advokasi, perencanaan & pengelolaan program
•         Pengembangan jaringan  SIK, termasuk sektor lain dan upaya swasta
•         Penggunaan sumber data lain yang tersedia: survei, data sektor lain

Tujuan
Menyempurnakan SIK Kab/Kota dan mendaya-gunakan informasi yang tersedia sebagai masukan dalam manajemen kesehatan dan dalam proses pengambilan keputusan.

Manfaat
•         Menghasilkan SIK Kab/Kota yang sesuai dengan kebutuhan manajemen  desentralisasi sektor kesehatan, termasuk UW-SPM
•         Mengoptimalkan penggunaan data untuk advokasi dan pengelolaan program kesehatan
•         Dapat memberikan gambaran kinerja sektor   kesehatan kab/kota

Prinsip Umum dalam Penyelenggaraan SIK
•         SIK bagian integral dari Sistem Kesehatan
•         Setiap data/informasi yang dikumpulkan harus jelas kegunaannya
•         Setiap perubahan dalam pencatatan dan pelaporan harus dikaitkan dengan peningkatan upaya pelayanan kesehatan dan tidak menghilangkan infomasi yang penting
•         Desain SIK harus disesuaikan dengan kemampuan menajerial unit pelaksana
•         Tidak terjadi duplikasi data
•         Kemampuan menggunakan alternatif sumber data lain, misalnya hasil survei, sensus dan sumber data sekunder lain

Kriteria Pemilihan Indikator pada SIK
•         Berguna untuk kegiatan program setempat
•         Relevan untuk monitoring
•         Dapat diukur dan dapat dikumpulkan secara rutin
•         Sahih, konsisten, dapat dipercaya dan sensitif pada perubahan (menunjukkan keadaan yang sebenarnya)
•         Sederhana, mudah dipahami dan etis
•         Mencakup indikator UW-SPM dan RPJM 2004-2009, IS 2010, kinerja sistem kes. serta kecenderungannya

Penyesuaian Substansi SIK
•         Upaya penyesuaian harus didasarkan pada situasi epidemiologi setempat dan sesuai dengan kebijakan lokal
•         Dengan pemilihan upaya PKD yang penting dan relevan, sektor kesehatan dapat lebih mengkonsentrasikan program kesehatan hanya pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat
•         Acuan pemilihan upaya PKD Puskesmas adalah Urusan Wajib-Standar Pelayanan Minimal, disamping keadaan spesifik setempat

Contoh: UW-SPM : Penyelenggaraan YanKes Dasar
•         YanKes Ibu & Bayi baru Lahir
•         YanKes Bayi & Anak Pra Sekolah
•         YanKes Anak Usia Sekolah & Remaja
•         YanKes Usia Subur
•         YanKes Kerja
•         YanKes Usia Lanjut
•         Yan Imunisasi
•         YanKes Indera
•         YanKes Jiwa Masy.
•         Yan Pengobatan dan Perawatan Kes. Masy.

Temuan Lapangan
•         Masih terjadi tumpang-tindih/duplikasi dalam pencatatan (kohort Ibu, buku KIA, status poliklinik)
•         Sudah terdapat komputerisasi sistem pencatatan
•         Analisis periodik SIK yang ada jarang dilakukan
•         Data yang dikumpulkan secara rutin terlalu banyak, sehingga menimbulkan beban bagi petugas kes. pada tingkat operasional
•         Data kurang memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (perencanaan dan manajemen), karena masalah kualitas dan kelengkapan
•         Adanya fragmentasi dan tumpang tindih SIK yang ada (Puskesmas, RS, laporan program, laporan proyek, laporan khusus, dll)
•         Kurangnya umpan balik bagi unit operasional
•         Terbatasnya sumber daya SIK
                                     
Kesimpulan
•         Dirasakan mendesaknya kebutuhan informasi untuk manajemen desentralisasi sektor kesehatan dan perencanaan yang baik
•         Dibutuhkan peningkatan efisiensi dan efektivitas SIK, melalui penyederhanaan dan integrasi pencatatan & pelaporan
•         Optimalisasi penggunaan data yang tersedia untuk advokasi, perencanaan & pengelolaan program
•         Diperlukan pengembangan jaringan SIK, termasuk informasi dari sektor terkait dan upaya swasta
•         Dianjurkan menggunakan sumber data lain, misalnya hasil survei, sensus dan sumber data sekunder lainnya
•         Pusat data dan informasi,bersama unit utama Departemen Kesehatan, perlu mengkoordinasikan penyempurnaan SIK pada tingkat nasional

Tidak ada komentar:

Posting Komentar